新闻是有分量的

3 Usul Indonesia kepada Pemerintah Myanmar untuk bantu etnis Rohingya

2016年12月19日下午5点38分发布
2016年12月19日下午5:38更新

RAKHINE STATE。 10 Menlu negara di Asia Tenggara dan Sekjen ASEAN,Le Luong Minh(pojok kanan)bertemu dalam sidang retreat di Yangoon,Myanmar untuk membahas situasi di Rakhine State pada Senin,19 Desember。 Foto oleh Kemlu

RAKHINE STATE。 10 Menlu negara di Asia Tenggara dan Sekjen ASEAN,Le Luong Minh(pojok kanan)bertemu dalam sidang retreat di Yangoon,Myanmar untuk membahas situasi di Rakhine State pada Senin,19 Desember。 Foto oleh Kemlu

印度尼西亚雅加达 - 10 Menteri Luar Negeri东盟pada Senin,19 Desember berkumpul di Yangoon,缅甸untuk membahas situasi yang terjadi di Rakhine State。 Pertemuan ini merupakan inisiatif dari Menlu Myanmar,Aung San Suu Kyi usai ditekan dunia internasional agar memberikan perhatian lebih kepada etnis Rohingya pasca mengalami tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh militer。

Menlu Retno Marsudi yang mewakili印度尼西亚dalam sidang retreat meminta agar Pemerintah缅甸menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia(HAM)semua warga,termasuk etnis Rohingya。 (BACA: )

“印度尼西亚juga kembali menegaskan rasa prihatin dan pentingnya agar segera memulihkan keamanan dan stabilitas。 Dengan begitu pembangunan yang inklusif di Rakhine State bisa terus dilanjutkan,“ujar Retno Marsudi dalam keterangan tertulis pada Senin,19 Desember。

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu turut menyampaikan 3 usulan ke 9 Menlu lainnya demi mempercepat pemulihan di Rakhine State。 Usulan pertama ,简介mengenai perkembangan若开邦dilakukan secara reguler。

“Dengan adanya pertemuan yang reguler maka bisa membantu memberikan gambar situasi yang sebenarnya,sehingga ASEAN dapat berkontribusi bantuan yang tepat untuk mendukung langkah afirmatif di Rakhine State,”tutur Retno。

Sementara,terkait bantuan kemanusiaan dan pembangunan,para Menlu ASEAN sepakat agar disalurkan bersama secara inklusif,termasuk melalui mekanisme ASEAN seperti AHA Center。

Dalam usul kedua ,印度尼西亚meminta agar akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine State diberikan lebih besar termasuk untuk bantuan kemanusiaan dari PBB。 Pemerintah缅甸memenuhi usul itu dengan membuka akses bantuan dari PBB per Senin,19 Desember。 Sebelumnya,Retno telah bertemu dengan Wakil PBB di Myanmar pada hari Minggu untuk memastikan akses bantuan akan dibuka。

Usul ketiga yang disampaikan Indonesia yakni meminta agar Pemerintah Myanmar ikut membuka akses informasi bagi media,termasuk media asing。

Sidang撤退digelar usai Suu Kyi dan Retno bertemu secara双边pada tanggal 6 Desember lalu di缅甸。 Dalam pertemuan itu,Retno mengatakan Indonesia selalu siap membantu Myanmar,baik dalam bentuk bantuan fisik maupun peningkatan kapasitas。

“印度尼西亚siap memberikan bantuan peningkatan kapasitas termasuk bagi peningkatan kapasitas polisi dan aparat keamanan,serta memfasilitasi kegiatan dialog antar antar agama untuk mendukung upaya rekonsiliasi di Rakhine State,”kata Retno。

Menlu perempuan pertama itu menjelaskan pertemuan di antara 10 Menlu ASEAN itu digambarkan sangat terbuka dan konstruktif。 Mereka berdiskusi sudah layaknya keluarga dalam membahas isu sensitif yang terjadi di Rakhine State。

Padahal,pada awal bulan Desember,Perdana Menteri Malaysia,Najib Razak menuding pemimpin de fakto,Aung San Suu Kyi membiarkan genosida terhadap etnis Rohingya terjadi di bawah kepemimpinannya。 Pernyataan ini dinilai sangat keras dan jarang disampaikan oleh seorang pemimpin negara di kawasan ASEAN。

缅甸membantah tuduhan Najib tersebut dan memanggil Duta Besar Negeri Jiran di Myanmar。 Negeri junta militer itu juga melarang para pekerjanya untuk mencari nafkah ke Malaysia。

Mantan Sekretaris Jenderal ASEAN,Ong Keng Yong,mengatakan para negara ASEAN bertemu karena mereka khawatir krisis Rohingya bisa melebar lebih jauh。

“Isu semacam ini jika tidak dikelola dengan baik,akan berdampak pada situasi keamanan dan perdamaian secara umum di kawasan ASEAN,”ujar Yong。

Langkah缅甸

Sementara,撤退itu digunakan Suu Kyi untuk menjelaskan kepada mitranya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah缅甸。 Dia mengatakan sejak serangan tanggal 9 Oktober lalu,pemerintah telah berupaya untuk mengembalikan perdamaian di Rakhine State。

“Dia juga menyampaikan pemerintahnya telah membentuk sebuah komisi yang dipimpin oleh Dr. Kofi Annan(mantan Sekjen PBB)untuk membantu menyelesaikan di Rakhine State dan tim investigasi nasional,”tulis Kementerian Luar Negeri dalam keterangan tertulis mereka。

Kendati缅甸menunjukan apa yang telah mereka lakukan,sayangnya hal tersebut dianggap kurang serius oleh Malaysia。

“Perkembangan situasi di Rakhine State sangat lambat khususnya dalam peningkatan pemenuhan HAM dasar terhadap etnis Rohingya,”ujar Menlu Malaysia,Anifah Aman dalam keterangan tertulisnya。

Mereka mengaku masih mendengar adanya laporan soal aksi penahanan sewenang-wenang,tindak pemerkosaan oleh para tentara,pembakaran desa tempat etnis Rohingya tinggal dan hancurnya tempat ibadah warga tersebut。 Bagi Negeri Jiran jika isu ini tidak segera ditangani,maka juga akan menjadi beban bagi mereka。

“Banyak warga Rohingya mengungsi dan menuju ke negara tetangga,termasuk Malaysia。 Saat ini saja Malaysia sudah menampung sekitar 56 ribu etnis Rohingya baik laki-laki,perempuan dan anak-anak,“kata Anifah。

Sikap tegas Malaysia ini sempat dianggap oleh sebagian pihak merupakan bentuk pencitraan,karena pemerintahan PM Najib tengah kehilangan simpati publik akibat isu korupsi。 - dengan laporan AFP / Rappler.com