新闻是有分量的

Sidang Penodaan Agama:Jaksa mentahkan pembelaan Ahok

2016年12月20日上午10:06发布
更新时间2016年12月27日上午4:15

SIDANG KEDUA。 Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersiap menjalani sidang kedua kasus dugaan penistaan​​ agama di PN Jakarta Utara,Selasa,20 Desember。 Foto oleh Ursula Florene / Rappler

SIDANG KEDUA。 Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersiap menjalani sidang kedua kasus dugaan penistaan​​ agama di PN Jakarta Utara,Selasa,20 Desember。 Foto oleh Ursula Florene / Rappler

雅加达,印度尼西亚 - Sidang perkara kasus penodaan agama dengan terdakwa Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki“Ahok”Tjahaja Purnama kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada No. 17,Jakarta Pusat,pada Selasa pagi。

Sidang digelar tepat pukul 09.00 WIB dengan agenda mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum(JPU)atas eksepsi yang disampaikan Ahok pada sidang sebelumnya。

Dalam eksepsi yang dibacakan pada 13 Desember,Ahok keberatan dengan dakwaan(JPU)yang mendakwanya dengan Pasal 156a KUHP atau Pasal 156 KUHP tentang Penodaan Agama。

Dakwaan jaksa ini berdasarkan Surat Al Maidah ayat 51 yang disinggung Ahok saat berkunjung ke Kepulauan Seribu pada tanggal 9月27日lalu。

Ketika itu Ahok berkata,“Jadi jangan percaya sama orang,kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu enggak bisa pilih saya。 Dibohongin pakai Surat Al Maidah 51,macam-macam itu。“

Dalam eksepsinya,Ahok mengatakan kutipan terhadap Al Maidah ayat 51 tersebut tidak dimaksudkan untuk menistakan ayat suci atau menodai agama Islam,melainkan untuk menyindir para politisi yang kerap menggunakan ayat tersebut untuk kepentingan politis mereka。

Ahok juga mengatakan mustahil dirinya melakukan penodaan terhadap agama Islam karena ia memiliki keluarga angkat yang beragama Islam。 Menodai agama Islam,kata Ahok,sama saja menghina keluarga angkatnya sendiri。

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengungkapkan dirinya selama ini rajin membantu pembangunan rumah ibadah untuk umat Islam。 Ia juga mengklaim selalu menyisihkan penghasilannya untuk zakat serta berkorban di hari raya Idul Adha。

“Jadi saya tidak habis pikir,mengapa saya bisa dituduh sebagai penista agama Islam,”kata Ahok。

Dalam jawabannya,jaksa mengatakan sengaja atau tidaknya penodaan agama yang dilakukan Ahok tidak bisa dinilai hanya dari pernyataan Ahok semata,melainkan juga harus melihat rangkaian peristiwanya secara keseluruhan。

“Meski pada kunjungan ke Pulau Seribu tidak ada hubungannya dengan Pilkada,maka ketika dia memberikan sambutan dan sengaja mengaitkan Al Maidah ayat 51,ini menunjukkan ada rangkaian,”kata Jaksa。

Sementara,mengenai klaim Ahok bahwa dia tidak mungkin menodai agama Islam karena dirinya sering membantu membangun tempat ibadah,berzakat,serta berkurban,Jaksa menilai lain。

“Itu kewajiban dia sebagai Gubernur untuk melayani publik yang dipimpinnya,ini tidak bisa dijadikan bantahan bahwa dia telah menodai agama,”kata Jaksa。

Jaksa juga membantah jika proses hukum terhadap Ahok digelar karena adanya tekanan dari massa。 Ia pun menampik jika percepatan akselerasi kasus ini menyalahi prosedur yang berlaku。

“Jika tidak sesuai dengan proses hukum,seharusnya ajukan praperadilan,”kata Jaksa。

Tanggapan penasehat hukum

Sementara itu,anggota tim kuasa hukum Ahok,Sirra Prayuna mengatakan JPU mengabaikan unsur kehati-hatian。 Ia membenarkan kalau batas waktu 14 hari tak perlu dipakai semuanya。

“Tetapi pelimpahan berkas,masa dalam rentang waktu pagi,terus sore sudah dilimpahkan ini sebagai kritik dalam proses penegakan hukum kita.Proses yang luar biasa cepat,”kata dia seusai sidang。 Poin inilah yang hendak ditekankan tim kuasa hukum ke publik。

Sementara terkait sanggahan JPU soal delik formil Pasal 156a yang tidak mengharuskan pembuktian,Sirra mengatakan pernyataan tersebut salah。 “UU tidak memberikan satu alasan Pasal 156a soal delik formil,”kata dia。

Menurutnya,anggapan delik formil tersebut hanyalah pendapat jaksa semata。 Dalam pokok perkara,tertulis kalimat'dengan maksud。' Sirra menegaskan JPU tetap harus membuktikan hal tersebut di persidangan berikutnya,termasuk akibat yang ditimbulkan。

“Itu materiil.Karena itu hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan,karena pembuat UU tidak memberikan satu alasan bagi Pasal 156 masuk dalam kualifikasi delik formil.Anda boleh buka literatur apapun,”kata dia。

Selain itu,mereka juga mengatakan sikap keagamaan MUI tanggal 11 Oktober 2016 yang menyatakan Ahok memang menista agama,bukanlah sumber hukum positif。 “Sehingga tidak tepat untuk dijadikan dasar dan acuan bagi JPU dalam merumuskan dakwaannya,”kata dia。

Setelah mendengar jawaban jaksa atas eksepsi Ahok,Majelis Hakim kemudian mengatakan akan mengambil keputusan apakah akan persanangan akan dilanjutkan atau malah menghentikannya pada Selasa,27 Desember mendatang。 -Rappler.com