新闻是有分量的

Tim Saber Pungli tangkap petugas kir Cirebon

2016年12月23日上午10:49发布
2016年12月23日上午10:49更新

Petugas Dinas Perhubungan melakukan uji emisi knalpot kendaraan saat pengujian kendaraan bermotor(KIR)di Bekasi,Jawa Barat,Senin(28/11)。 Foto oleh Risky Andrianto / ANTARA

Petugas Dinas Perhubungan melakukan uji emisi knalpot kendaraan saat pengujian kendaraan bermotor(KIR)di Bekasi,Jawa Barat,Senin(28/11)。 Foto oleh Risky Andrianto / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Tim Sapu Bersih Pungutan Liar(Sabre Pungli)Provinsi Jawa Barat menangkap seorang Pegawai Negeri Sipil(PNS)Dinas Perhubungan Cirebon yang meminta uang imbalan saat memproses kir mobil。

“OTT(Operasi Tangkap Tangan)itu pada hari Kamis(22/12)sekitar pukul 11​​.00 WIB di kantor UPTD kir Dishub Kota Cirebon,”kata Kepala Bidang Humas Polda Jabar,Kombes Pol Yusri Yunus,Jumat 23 Desember 2016。

PNS berinisial PO tersebut terangkap tangan saat sedang meminta uang imbalan atas perpanjangan kir mobil。 Barang bukti yang diamankan berupa uang tunai sebesar Rp1.295.000 serta 7 berkas buku kir yang diproses tanpa melalui prosedur。

Yusri mengatakan,sebagai Kepala Seksi Pengujian,RO memiliki kewenangan untuk mengesahkan kir kendaraan。 Namun oleh RO,kir kendaraan bisa disahkan meskipun tanpa melalui proses pemeriksaan。

Untuk jalan pintas ini,RO mematok tarif sebesar Rp 320 ribu。 Padahal,biaya resmi pengujian kir hanya Rp 66 ribu。 “Dalam sehari RO dapat memasukan rata-rata sekitar 10-15 kendaraan yang perpanjangan kir tanpa dilakukan pemeriksaan,”kata Yusri。

Selain di Cirebon,Tim Saber Pungli Yogyakarta juga sedang memproses dua PNS yang diduga melakukan pungutan liar。 Hal ini disampaikan Wakil Ketua I Tim Sapu Bersih Pungutan Liar(Sabre Pungli)Kota Yogyakarta Wahyu Widaya saat menginspeksi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta,Rabu lalu。

Namun Wahyu belum mau membuka identitas dua PNS yang diduga melakukan pungli tersebut。 “Sekarang sedang kami masih verifikasi dan dalami,”kata Wahyu。

Wahyu mengatakan,jika terbukti,PNS yang terlibat bisa dijerat dengan undang-undang yang mengatur aparatur sipil negara dan PP Nomor 53 Tahun 2010. Sanksi yang diberikan mulai dari peringatan hingga sanksi berat。 -dengan laporan ANTARA / Rappler.com